KOMPLEKSITAS DEMOKRASI PEMILU 2024.

 

Gays….. selang beberapa waktru kedepan penyelenggara pemilu akan memulai tahapan untuk pemilu 2024. Sesuai rencana bahwa tahapan dimulai 25 bulan sebelum pelaksanaan. Waktu selama itu dirasa cukup untuk melaksanakan rencana setahap demi setahap (tentu saja tahapan pemilu 2024).

Berkaca pada pelaksanaan pemilu 2019 maka keruwetan yang dihadapi masih sama jika tidak disiapkan stategi yang matang. Masih ditambah pilkada 2020 yang sempat mundur beberapa bulan karena adanya pandemic covid 19. Maka paduan keruwetan dan pandemic covid 19 itu bisa jadi akan semakin membuat pemilu semakin kompleks.

Harapannya pemilu 2024 bangsa kita sudah normal. Sehingga pemilu bisa berjalan normal seperti pemilu sebelumnya (normalnya). Tapi jika pandemic masih menjadi masalah tersendiri, maka sudah pasti keruwetan pemilu 2024 semakin tinggi.

Ya. .. Menganalisa perhelatan demokrasi yang akan berlangsung tahun 2024 memiliki  kompleksitas sangat tinggi. Karena dalam rentang waktu lebih kurang 8 bulan akan dilaksanakan Pemilu (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada sekaligus pada tahun 2024. Maka kpu harus menyusun sejak awal desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 jauh-jauh hari.

Banyak pihak menyarankan KPU agar  mempertimbangkan keadaan pandemi yang masih mengancam. KPU mesti mempersiapkan dua skenario sekaligus untuk pelaksanaan Pemilu 2024, pertama adalah (Pemilu) dalam suasana normal, dan kedua dalam suasana tidak normal (pandemi).

Skenario itu belum terlihat yang  disampaikan oleh KPU dalam pemilu dan pilkada 2024. Ada kemungkinan pemilu berubah secara teknis karena situasi pandemi  Covid-19 yang belum bisa di prediksi kapan akan berakhir. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu.

Terkait anggaran KPU harus mempersiapkan penjabaran anggaran yang terstruktur dalam momen pesta demokrasi 2024 nanti. Antisipasi Kalau seandainya  pelaksanannya dilakukan masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang tentu konsekuensinya akan ada tambahan anggaran guna mengakomodasi  berbagai hal  berkaitan dengan protokoler kesehatan dan lain sebagainya.

Kita lihat apa yang terjadi pada saat Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang dilaksanakan dalam masa pandemi Covid, anggarannya juga bertambah sekitar Rp4,77 triliun. Maka menyiapkan dua  skenario di atas akan berimplikasi pada anggaran pelaksanaan.

Anggaran Pemilu Rp 86 triliun, Pilkada 26,2 triliun. Belum terlihat rincian anggaran apakah telah memasukkan skenario dalam pandemi Covid-19. Karena prinsipnya setiap program tentu didukung anggaran. Pemilu 2024 cukup kompleks dan pasti akan memerlukan biaya tinggi.

KPU mesti juga mengingat bahwa penyusunan anggaran harus berpatokan kepada prinsip efisiensi dan efektifitas, namun betul-betul memberikan manfaat yang maksimal untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024  yang berkualitas.

KPU sempat mengusulkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 digelar 21 Februari 2024. Ini ditentukan dengan pertimbangan penyelenggara Pemilu memiliki waktu yang memadai untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu dan penetapan hasil Pemilu dengan jadwal pencalonan pemilih.

Dari sisi penyelenggara, Pendidikan politik dan tentu saja sosialisasi musti gencar dilaksanakan agar secara SDM siap menapaki tahapan. Pada akhirnya toh masyarakat akan semakin cerdas dan bisa mengikuti proses demokrasi. Membuat masyarakat paham dan tertarik menjadi penyelenggara itu tantangan KPU dan Bawaslu. Dan itu mulainya sejak jauh-jauh hari sebelum tahapan. Ya kini…kapan lagi… ( Kang Didin. 28 September 2021)

 

Lanjut lagi minggu depan ya….