DIGITALISASI PEMILU DI NEGARA DEMOKRASI TERBAIK DI DUNIA, INDONESIA

 

DIGITALISASI PEMILU DI NEGARA DEMOKRASI TERBAIK DI DUNIA, INDONESIA

Digitalisasi Pemilu Meski Tidak Mungkin Semuanya,

Bagaimana rencana KPU sebagai penyelenggara menyederhanakan pemilu serentak 2024, dalam kaitannya menggunakan teknologi informasi atau aspek digitalisasi pemilu. Karena diharapkan pemilu bisa dilakasanakan dengan pemilu elektronik. Karena pileg 2019 atau pilkada serentak 2020 surat suaranya lebar. Jika lebih sederhana dan lebih kecil bisa lebih efisien.

Apakah ada rencana ada pemilu elektronik?

Berikut beberapa pemikiran dan gagasan KPU dalam rangka menciptakan pemilu yang lebih efisien dan tentu saja efektif dalam aspek digital. Viryan Azis anggota KPU RI.

Tema elktronisasi Pemilu

Tema pemilu elektronik bukan hanya isu kekinian, sebenarnya kebutuhan Indonesia. Penyelenggaraan pemilu diIndonesia,  jika dibandingkan antara penyelenggara di berbagai negara,  sejak 2014 kemudian kemarin2020  semakin banyak negara yang ingin belajar bagaimana pemilu di Indonesia.

Terakhir pemilihan serentak 2020, beberapa menurut Viryan Azis berdasarkan pengalaman pribadi, konon  banyak penyelenggara pemilu dari berbagai negara yang menyelenggarakan pemilihan bertanya dan berdiskusi bagaimana sesungguhnya pemilu di Indonesia.

Negara Indonesia sudah sangat maju di tingkat demokrasi electoral, yang berintegritas.  namun kadangkala mungkin ya bangsa kita ini masih ada psikologi inferior kompleks, ga PD dengan yang dilakukan Bangsa Indonesia dalam hal proses demokrasi dan bagaimana penyelenggaraan pemilu.

Apa yang kita lakukan KPU dan bangsa Indonesia, ini sudah jauh lebih baik,  memang masih ada kurangnya.  Bagaimana dengan aspek digitalisasi Pemilu,  sudah terbiasa mendengar Pemilu elektronik atau evoting. Membuat kayaknya pemilu menjadi ketinggalan. Sebenarnya pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU dan bangsa Indonesia oleh negara demokrasi lainnya sudah sangat bagus.

 

Publik sudah terbiasa mendengar Pemilu elektronik,  atau evoting dan ada keinginan,  Kenapa sih kita tidak Pemilu elektronik ? itu yang sampai sekarang mengemuka.  kemudian ditanya KPU  ini sebenarnya respon-respon ini nggak sih?

KPU saya yakin sangat merespon.  jadi kita juga sangat ingin bagaimana Pemilu itu bisa semakin berkualitas.  indikator kualitas itu ada sejumlah variabel yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip demokratis.  prinsip-prinsip demokratis itu kemudian kita coba uraikan secara teknis,  yang secara sederhana adalah salah satunya misalnya waktu penghitungan suara rekapitulasi sampai penetapan 2014-2019.

Pemilunya hari H hasilnya itu secara nasional kurang lebih 30 hari.  sebagian kalangan mengatakan,  teman-teman teman-teman milenial ya Hari gini kok masih lama banget terus sih gitu ya…

KPU mendengar pandangan itu dan KPU berusaha untuk ini kira-kira bagaimana bagusnya.  seperti apa?  tapi kita juga perlu ingat,  bahwa Pemilu ajang kontestasi,  banyak pihak melakukan upaya hal-hal yang paling mungkin dilakukan.  baik secara dengan cara-cara yang legal maupun cara-cara yang tidak baik.  pada konteks itulah perlu kehati-hatian.

Perlu kehati-hatian misalnya,  Pemilu,  salah satu Pemilu di negara demokrasi besar di luar negeri,  itu dianggap termanipulasi hasilnya.  sehingga muncul disinformasi misalnya Pemilu 2019 kemarin hasilnya di manipulasi melalui teknologi informasi oleh KPU.

sekali lagi hal semacam ini tidak mungkin melakukan manipulasi,  karena Pemilu kita masih Pemilu manual.  yang dilakukan secara elektronik,  lewat situs yang kemarin.  sempat hits namanya situng.  itu sebagai alat bantu,  bukan sebagai dasar penetapan jadi kalau kita bagi , dalam dua proses ini,  katakan level bawah,  di tingkat Desa TPS,  kecamatan, kabupaten kota Provinsi dan pusat,  secara teknis bisa diuraikan ringkasnya.  ini proses manual,  kemudian secara paralel proses elektronik,  itu berjalan di sini jadi misalnya ada di TPS di kecamatan,  direkap di Kabupaten,  hasilnya itu juga secara bersamaan di input,  tapi bukan hasil input inilah yang kemudian di dasar penetapan,  tapi tetap bergandeng.

Kedepan bisa tidak hasil yang secara digital saja, dan ke depan ini,  untuk 2024 undang-undang kita masih mengamanahkan Pemilu manual.

tapi bukan berarti kita tidak melakukan digitalisasi pemilu.  secara bersamaan sebenarnya di berbagai negara di luar di Eropa di Amerika dan sekitarnya digital.  yang dimaknai dengan pemilu elektronik yaitu pemungutan suara nya secara digital justru kembali ditinggalkan.  kenapa ditinggalkan,  karena potensi manipulasinya cukup tinggi.  ketidakpercayaan publik juga terjadi kalau kita cari misal internet,  di beberapa negara kawan baik bisa lihat itu sudah ditinggalkan.

kembali ke manual,  seperti apa?  ada banyak pilihan,  catatan-catatan baiknya adalah Indonesia menyelenggarakan pemilu di tingkat TPS yang seperti itu,  itu dianggap sebagai salah satu praktek demokrasi elektoral terbaik di dunia.

Banyak kalangan ini desain yang salah satu, yang terbaik,  sangat demokratis,  masyarakat terbuka,  maka kemudian kami berpikir digitalisasi Pemilu seperti apa yang bisa dilakukan.

nah rumus sederhananya kan harus yang simpel-simpel. rumus sederhananya,  tahapan Pemilukada 11 di undang-undang 7 di pasar 16 7 ada 11 tahapan semuanya dimungkinkan secara digitalisasi KPU berikhtiar melakukan itu.

di masa sekarang,  kecuali pemungutan suara.  jadi pemberian suara itu kalau dikaitkan dengan aspek digital ada pertama yang kedua ecounting yang ketiga erekap.  e-voting itu kegiatan pemberian suaranya secara elektronik ini sejumlah negara yang menerapkan ecounting , sudah meninggalkan yang kedua ecounting itu surat suara yang sudah dicoblos dihitung pakai alat macam-macam caranya Salah satunya itu seperti Korea Selatan yang ketiga erekap ini direkap ini yang bisa kemudian memberikan dampak hasil pemilu kita bisa lebih baik lagi bisa lebih cepat.

 

 

Jadi surat suara yang sudah dicoblos,  dihitung pakai alat.  macam-macam caranya,  Salah satunya itu seperti Korea Selatan.  yang ketiga dekat-dekat ini yang bisa kemudian memberikan dampak hasil pemilu kita bisa lebih baik lagi bisa lebih cepat didapatkan itu dilakukan dengan cara misalnya yang tadi seperti di TPS bisa tahapannya dipangkas menjadi lebih cepat 2014 sudah digunakan 2019 sudah digunakan tapi kita punya persoalan terkait dengan kepercayaan publik pelajaran dari Pemilu 2019 ini sebagai hasil yang hasil untuk alat bantu saja dicurigai macam-macam kalau kita saksikan ingat sidang MK setiap 15 menit sekali konsisten ada perubahan yang berubah kaitkan diupdate misalnya di proses-proses semua masuk ke dalam "pusat tabulasi data kita secara digital ketika masuk kemari kan kemudian kita tampilkan republik kan harus diambil updatenya itu kita ambil kebijakan tiap 15 menit sekali tapi KPU udah dibilang ada perubahan suara secara konsisten secara terus-menerus waktunya selama ini emang itu sudah ditetapkan oleh KPU.

Pemilu elektronik semisal evooting angat mungkin tidak bisa dilakukan karena negara maju aja meninggalkan.  tapi dari kertas suara yang dicoblos kan dituangkan ke dalam lembar-lembar c itu ditulis di sana ya itu yang di scan.

Ada ada dua proses sebelum kita menerapkan setelah situng 2019 kami mengembangkan yang disebut dengan si rekap ini untuk sistem informasi rekapitulasi teknik gambarnya sebelum sampai ke si adek abang waktu Pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah hasil pemilu di TPS dipindahkan ke c Plano dari c Plano yang ditempel itu dipindahkan ke formulir kecil hasil evaluasi kita proses ini berpeluang manipulasi maka 2020 dibuat kegiatan Ini digabung langsung difoto difoto pakai teknologi foto dikirim.

kita menggunakan pendekatan pendekatan media social,  jadi seperti langsung ke server kami Kabupaten,  ke itu langsung tapi hasilnya kan bisa diatur.

Mimpi yang realistis salah satunya adalah misalnya sekarang ini paling tidak Ya e vooting diwujudkan nanti kita lihat,  apakah memungkinkan secara teknis diesel enggak disiapkan dan diselenggarakan.  selama ini kalau Anda datang ke TPS pastikan bahwa yang namanya dulu C6 yang kemudian pemilihan serentak menjadi c pemberitahuan sama KTP elektronik datang ke TPS tunjukin itu di beberapa daerah ada potensi manipulasi dipalsukan lah macam-macam kemudian datang ke TPS setelah di absen nunggu dapat surat suara ke bilik nyoblos.

 

Digitalisasi  misalnya dengan teknologi,  jadi pemberitahuan yang dulu namanya C6, ada barcode-nya bisa saja misalnya Bang Iswan enggak pemberitahuan tidak lagi dibagikan tapi masing-masing bisa downloadkan.  ke depan 3 tahun ini,  budaya digital semakin meningkat kebiasaan hidup secara digital. juga semakin meningka, t jadi bisa aja datang menunjukkan di hp-nya ini QR code scanner barcode-nya oleh KPPS kita muncul-muncul yang namanya Kita nomor urut sekian,  langsung dikasih tanda muncul absensi di aplikasinya itu klik sudah sudah ada di klik namanya masuk karena hp-nya ini aplikasi saling terhubung yang di meja itu juga sudah tahu kalau ada Pak Iswan nih langsung dipanggil Anda dikasih surat suara mencoblos ketika kembali di klik sudah memilih,  langsung keluar.

apa yang terjadi dengan cara seperti ini,  bila teknologi kita memungkinkan dan anggaran memungkinkan kita itu selama ini Indonesia hanya punya tak hanya punya data tingkat partisipasi sekian persen pertanyaannya dari yang sekian persen itu yang milih siapa By name by address nggak ada data detailnya dengan cara ini bisa.

Digitalisasi ada 3 tahap e voting,  e counting , ya kemudian sirekap.  tahapan yang paling mungkin dilakukan dengan konsep digitalisasi itu,  hanya di dua tahap ini e counting dan  sirekap.  waktu Pemilu kemarin itu yang sudah mulai didigitalisasi Apa yang dilakukan Pemilu kemarin belum semuanya.

Sirekap membangun digitalisasi pemilihan, perlu ekosistem.  ekosistem yaitu paling tidak ada tiga hal Ya yang pertama menyangkut kerangka regulasi, kontestasi dalam Pemilu,  itu harus bersandar kan nanti kan muaranya regulasinya gimana sih muara akhir hasil pemilu di MK maka apapun juga yang dibuat oleh penyelenggara harus memiliki kerangka hukum yang kuat.  yang pertama kerangka hukum kita pada saat ini terkait dengan digitalisasi Pemilu itu belum memadai yang ada kalau kita di undang-undang pemilu terkait dengan sistem informasi itu hanya sistem informasi data pemilih ini beranjak dari kasus 2009 yang kedua aspek infrastruktur infrastruktur digital digitalisasi secara nasional praktisnya adalah apakah akses internet pada tahun 2024 sudah ada di seluruh Indonesia.

idealnya , tidak ada lagi,  tapi ini kan masih 2021 yang ketiga terkait dengan kondisi literasi digital masyarakat termasuk penyelenggara termasuk penyelenggara di tingkat sudah mulai 2020 itu di setiap TPS ada dua petugas yang download aplikasi rekap dan memfoto dan ini sudah cukup baik kita mengikuti ketika mengambil kebijakan salah satunya terkait dengan digitalisasi Pemilu uji cobanya di pemilihan serentak lewat aplikasi kita menghitung dari sejumlah data literasi digital masyarakat berapa dan kita memprediksi perkembangan pertumbuhan digitalisasi kita tinggi sekali ini bersifat eksponensial jadi bisa dikatakan sebenarnya masyarakat untuk 2023 paling tinggi badan ad hoc itu sudah terbiasa dengan budaya digital dari tiga hal ini kalau mau ditambah terkait dengan anggaran kemudian terkait dengan hal-hal lainnya tiga ini yang perlu dibangun secara simultan poin utamanya terkait dengan asas pemilu yang nanti munculnya menggunakan irek itu mempertimbangkan tiga hal ini dan ini hanya bisa dilakukan secara baik kalau kerjanya barang-barang KPU tidak mungkin sendirian contoh kasus misalnya aplikasinya siap sistem informasinya setiap negara mendukung pendanaan untuk membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi tapi kalau infrastrukturnya ternyata di sejumlah daerah masih belum cepetan sayang handphone tentang jaringan dan infrastruktur itu yang nanti munculnya menggunakan

 

Tiga ini yang perlu dibangun secara simultan.  poin utamanya,  terkait dengan digitalisasi Pemilu yang nanti munculnya menggunakan mempertimbangkan tiga hal ini dan ini hanya bisa dilakukan secara baik kalau kerjanya barang-barang KPU tidak mungkin sendirian contoh kasus misalnya aplikasinya siap sistem informasinya siap negara mendukung pendanaan untuk membangun satu sistem informasi yang terintegrasi tapi kalau infrastrukturnya ternyata di sejumlah daerah masih blepotan sayang sekarang pakai handphone.

Kalau awam melihatnya ya setiap orang kan sekarang tuh pakai handphone Jadi sebenarnya isu tentang jaringan dan infrastruktur itu sebenarnya sudah enggak relevan masih relevan karena memang banyak orang yang sekarang memakai menggunakan smartphone tapi yang sekali lagi kita perlu ingat kerja-kerja kepemiluan secara teknis ini kan ada di ada di akar rumput tersebar di seluruh Indonesia dari miangas sampai pulau Rote dari Sabang sampai Merauke semuanya di seluruh TPS itu menggunakan aplikasi jadi tantangannya misalnya di ujung-ujung Indonesia itu apakah ada akses internet akses internet sendiri masih bisa diselesaikan dengan cara membuat aplikasi yang sifatnya offline jadi kata kandarani nggak ada akses internet di ibu kota kecamatan ada ini bisa di sini pakai offline dulu kecamatan baru di online kan sekali seperti itu tapi kondisi terbaik ketika di daerah yang kemarin blindspot ini sudah ada akses internet menyangkut mengenai kecepatan hasil salah satu indikator Pemilu demokratis itu kecepatan hasil semakin cepat hasil semakin kecil peluang dimanipulasi maka ini juga menjadi target kita digitalisasi Pemilu memberikan manfaat bukan hanya dalam "sebatas gagahan tapi memang ini menjadi kebutuhan begitu dan kalau infrastrukturnya terbangun dengan baik maka kita bisa berharap kedepan Pemilu kita menjadi lebih baik lagi bahkan diterapkan lebih luas bukan hanya Pemilu nasional bisa saja Pemilu daerah bahkan pemilihan kepala desa.

Menjadi mungkin kalau melihat fenomena seperti itu di 2024 yang paling mungkin bisa dilakukan di segmen yang mana tahapan jadi katakanlah 2024 kita lihat undang-undang ada 11 tahapan tahapan yang paling mungkin kecuali pemungutan suara kita bisa mulai dengan pemutakhiran data pemilih Kita bisa mulai dengan Kita juga bisa melakukan pada kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik kita bisa melakukan pada kegiatan kampanye dan kita bisa lakukan pada kegiatan manajemen logistik dan terakhir kita bisa melakukan pada kegiatan rekapitulasi kalau sudah Semuanya semua ini bisa dilakukan secara digitalisasi dan sangat baik hari H itu tinggal masalah waktu saja jadikan transformasinya transformasi digital juga tidak mudah harus ada tahapan-tahapan yang kemudian setiap tahapan itu bermakna kemajuan kan bisa juga tahapan dilakukan satu Innova secara digital tapi kemudian menjadi langkah mundur karena yang terjadi bukan kemajuan dalam artian berhasil tapi ketika diterapkan satu teknologi informasi justru berdampak kepada distras sebagaimana misalnya terjadi di kainnya di kainnya coba melakukan upaya digitalisasi tapi kemudian menjadi masalah karena ditransfer jadi sistemnya kasarnya jebol misalnya ada dipercaya bisa membuat konflik di masyarakat.

Digitalisasi itu sangat terkait dengan literasi atau kualitas dari SDN penyelenggara nah kalau pimpinannya Kan berganti di setiap level ya nah kalau kualitasnya di jajaran dalam "kesekjenan ya yang orangnya tuh tidak pernah berganti di situ karena bukan bagian dari ASN itu memang tingkat literasi mereka jika sering ke digitalisasi itu sudah Oke kami sudah mulai dari 2017 Bang Iswan jadi kita sadar kebutuhan digitalisasi Pemilu kami di beberapa rapat pleno membahas secara intens dan kita melihat SDN kita pada saat itu belum banyak yang memiliki kemampuan maka sejak 2017 kita bicarakan dan ada kebijakan dari sekretaris jenderal recruitment untuk pegawai yang berlatar belakang teknologi informasi ini kita kedepankan dan jumlahnya sekarang sudah jauh memadai misalnya sebelumnya Bang sistem informasi dikembangkan oleh KPU kita itu sebatas yang bagian yang menangani teknologi informasi hanya fungsi-fungsi administrasi kontrak tapi sekarang sejumlah sistem informasi 2018-2019-2020 sumber daya kita bertambah dan kita punya visi ke depan yang mengembangkannya ini kita sendiri serentak 2019 dan 2020 sejumlah sistem informasi dikembangkan oleh jajaran KPU dan ini progres yang cukup baik menjadi bekal untuk 2024 dan fasilitator kemudian yang mengerjakan itu selain itu dalam konteks literasi digital ini bukan hanya menggunakan tapi juga harus ada aspek penting yaitu kebersihan saiber terkait dengan kebersihan Saya ber misalnya hacking itu kan bisa terjadi salah satunya karena budaya digitalnya ini kotor yang saya maksud misalnya passwordnya bertaburan passwordnya mudah diketahui orang suka buka konten aneh-aneh yang kemudian akun medsos ya misalnya bisa di-hack kan Bisa bertanya seperti itu itu bisa tak bisa terjadi juga sejak 2019 melakukan pelatihan kebersihan saya jadi bukan hanya aplikasinya bukan hanya infrastrukturnya tapi literasi budaya digital nya itu juga kita kembangkan.

 

SDM yang punya latar belakang teknik informasi ya komputerisasi segala macam ke berapa persen sekarang dari total pegawai sebenarnya masih sedikit ya tapi mereka kita harapkan artinya kalau untuk membangun sistem informasi kan juga nggak perlu banyak yang memadai kalau dijumlah adalah sekitar kurang lebih 200 orang dan kurang lebih sekitar 11 ribu Indonesia ada di kantor pusat Kantor provinsi kantor kabupaten kota kurang lebih 11.200.  ini sudah cukup memadai karena kan kita bicara lembaga kita kan terstruktur dan kebijakan misalnya membangun sistem informasi cukup di pusat dilakukan terakhir kalau kita 2021 ini.

Kebijakan bisa membangun sistem informasi cukup di pusat dilakukan kemudian diterapkan ke daerah dilakukan bimtek supervisi begitu kalau kita mau semakin modern pemilunya dari sisi teknologi komputerisasi digitalisasi itu kira-kira sempurnanya perlu berapa tahun sekarang ini kan terjadi yang biasa disebut oleh orang disrupsi digital saya bisa contoh kandang ada dua yang sedang yang kemarin terjadi erupsi digital di HP yang pertama tahun 2014 tahun 2014 KPU RI Pada masa itu berhasil melakukan hal sederhana tapi sebelum-sebelumnya tidak realistis yaitu menghimpun daftar pemilih se-indonesia sebelum-sebelumnya daftar pemilih by name by address itu hanya sampai level kabupaten kota lagi sebelum ada teknologi internet sampai kabupaten kota direkap selebihnya di provinsi sama pusat hanya rekap angkanya saja datanya di bawah baru 2014 ini terhimpun ini bisa dikatakan disrupsi digital yang pertama digital kedua kita lakukan kemarin di 2020 menggunakan aplikasi mobile buat sejumlah kalangan ini biasanya tapi coba kita bayangkan masyarakat yang menjadi KPPS di daerah Merauke di daerah Sabang di daerah-daerah pedesaan harus belajar sampai Ada petugas kami yang beli handphone yang sebaiknya menyesuaikan kita sudah ambil spek HP yang paling sederhana itu sampai beli saking senangnya Alhamdulillah baik nya adalah tidak ada petugas kami yang foto selfie kejadian yang di foto itu blangkonya difoto dikirim ke dalam persiapan kira-kira ada nggak yang misalnya enggak ada waktu yang sebelumnya pernah ada 2019 ini hal yang baik sekali buat di kita mungkin nggak mungkin lah tapi dibawa itu kita perlu melihat secara teknis di lapangan realitas masyarakat kita Alhamdulillah sudah banyak kemajuan digital membantu upaya digitalisasi Pemilu namun sekali lagi ini semua bergantung pada 3 ekosistem pokok terkait dengan regulasi kemudian infrastruktur yang dibangun oleh negara dan terakhir literasi digital masyarakat.

Digital ini misalnya seberapa seberapa apa seberapa cepat Padang direalisir badan itu platform digital nasional nasional yang yang sederhananya adalah akses internet hadir di seluruh wilayah Indonesia Negara dan tugas negara kemudian itu menjadi penting jadi katakanlah selain kemerdekaan Indonesia dari penjajah itu 17 Agustus bagaimana ke depan ada momentum kita bilang kita ini merdeka dari segi akses internet tidak ada lagi blindspot dan itu bisa mempercepat banyak hal dalam pembangunan nasional.

Disadur dari Perbinvcangan Viryan Azis dengan Seseorang. di Youtube.