Postingan

DIGITALISASI PEMILU DI NEGARA DEMOKRASI TERBAIK DI DUNIA, INDONESIA

Gambar
  DIGITALISASI PEMILU DI NEGARA DEMOKRASI TERBAIK DI DUNIA, INDONESIA Digitalisasi Pemilu Meski Tidak Mungkin Semuanya, Bagaimana rencana KPU sebagai penyelenggara menyederhanakan pemilu serentak 2024, dalam kaitannya menggunakan teknologi informasi atau aspek digitalisasi pemilu. Karena diharapkan pemilu bisa dilakasanakan dengan pemilu elektronik. Karena pileg 2019 atau pilkada serentak 2020 surat suaranya lebar. Jika lebih sederhana dan lebih kecil bisa lebih efisien. Apakah ada rencana ada pemilu elektronik?

Beberapa Tokoh Pansel, Syarat Kualitas Calon Penyelenggera Pemilu

Gambar
 Beberapa Tokoh Pansel, Syarat Kualitas Calon Penyelenggera Pemilu Pansel Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) sudah mulai bekerja keras sejak di SK kan oleh Presiden RI Oktober lalu. Ya. Kalua hari ini (5 Nopember 2021) menurut pemaparan Prof Hamdi jumlah pendaftar KPU RI masih pada kisaran puluhan, belum ratusan. Adapun pendaftaran bakal calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022-2027 telah dibuka sejak 18 Oktober lalu. Proses pendaftaran tersebut akan berlangsung hingga 15 November 2021 mendatang. Sampai 3 Nopember 2021 (Merdeka.com) angkanya masih kecil Calon anggota KPU baru 38 dan bawaslu 28.

Daftar Pemilih Berkelanjutan Untuk Mencegah Kecurigaan dan Manipulasi Data.

Gambar
  Kata Bang Viryan Pemilih pada dialektika demokrasi menjadi penentu yang sangat signifikan peranannya. Bagaimana tidak, demokrasi hanya sebatas teori tanpa pemilihan dan setiap pemilihan obyeknya adalah pemilih. Maka daftar pemilih dalam demokrasi menjadi faktor utama. Bahkan menurut Viryan Azis (Komisioner KPU RI) pada beberapa negara demokrasi yang suydah maju, empat dari 5 negara telah menggunakan daftar pemilih berkelanjutan sebagai updating daftar pemilih. …

Jejak Digital Abadi, Maka Hati-hati

Gambar
 Jejak Digital Abadi, Maka Hati-hati “Ketika seseorang sudah dilantik menjadi penyelenggara pemilu, menjadi pejabat negara, maka   sebagai pribadi, sudah pasti banyak disorot oleh Netizen (warga Internet),   sehinggaharus bisa memposisikan diri, menerapkan norma-norma dan etika bagaimana menggunakan media” tegas Paul. Bukan berarti sebagai penyelenggara pemilu harus menutup semua media sosial, tapi lebih kearah hati-hati dan bijak serta harus sadar diri bahwa posisinya adalah penyelenggara pemilu.

Workshop Kehumasan KPU

Gambar
 Workshop Kehumasan KPU Hari kedua Rakornas PPID dan Workshop Kehumasan Kamis (28/10) hari kedua berlangsungnya   Rakornas PPID dan Workshop Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Semarang mengikuti rakornas yang berlangsung secara hybrid   melalui zoom meeting dan Live Streaming Youtube KPU RI. Hadir mengikuti acara secara langsung Anggota KPU RI Arif Budiman, I Kade Dewa Raka Sandi, dan Pramono Ubaidilah. Rakornas diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Seluruh Indonesia. Sesi pertama dipandu oleh Aditya Cesar, dilaksanakan dalam dua sesi dan dua narasumber. Berlangsung hingga jam 12.00.

MENJADIKAN DEMOKRASI ASLI INDONESIA MENJADI PONDASI UNTUK DEMOKRASI ELECTORAL 2024

Gambar
  Haloooo gaesss…. Jumpa lagi dengan tulisan saya yang sedikit semoga bermanfaat. Bukan hanya pemikiran saya sih tapi juga pemikiran dari banyak tokoh. Yang kemudian saya rasa penting untuk menjadi acuan pemikiran dalam proses dealektika demokrasi. Begibni, kita tahu bahwa KPU RI Punya Program DP 3 atau Desa peduli Pemilu pemilihan yang diinisiasi oleh KPU RI pada tahun 2020,   dengan semangat , bagian dari upaya menyiapkan Pemilu 2024 yang lebih baik lagi.

Modus Operandi dan Solusi Kampanye SARA

Gambar
  Webinar dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sekretaris jenderal KPU RI,   Ketua dan Anggota KPU provinsi dan KPU Kabupaten / Kota yang membidangi divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, dan Masyarakat. Pada sambutannya Ilham Saputra (ketua KPU RI) mengatakan bahwa webinar kali ini adalah seri ke 6 dari 7 sesi yang direncanakan oleh KPU RI mengundang narasumber yang berkompeten dan harapannya KPU bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah dampak dari kampanye yang menggunakann isu SARA.